Centra Halal Di FH UNEJ

Undang Undang Jaminan Produk Halal telah disetujui pada rapat paripurna DPR pada 25 September 2014 dan disahkan pada 17 Oktober 2014. Undang Undang no 33 tahun 2014 ini mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Adapun produk yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam, meliputi barangdan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

Undang-Undang ini juga menyatakan pemerintah bertanggung jawab dalam menyelanggarakan jaminan produk halal (JPH). Untuk itulah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada menteri agama. BPJPH antara lain berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.

Pada realitanya untuk mengurus, menguji dan mendapatkan sertifikat halal tidaklah mudah dan berbiaya mahal. Kewajiban sertifikasi halal ini dikhawatirkan malah mematikan UKM dan industry kecil yang pada akhirnya mematikan sector industry masarakat. Berdasarkan pemikiram tersebut, Pendidikan tinggi merasa perlu hadir untuk memberikan sumbangsihnya dengan mendirikan Centra Halal, untuk membantu dan melayani proses sertifikasi halal utamanya bagi masyarakat kecil, juga turut melakukan pengkajian guna memperkaya ilmu pengetahuan tentang standarisasi halal dan penerapannya.

Struktur Pengurus

Ketua                         : Nuzulia Kumala Sari SH, MH

Sekertaris                 : Dina Tsalist Wildana SHI, LLM

Anggota                    :

  1. Fiska Maulidian SH, MH
  2. Emi Zulaikah SH, MH
  3. Nurul Laily SH MH