seminar2Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selama hampir 13 (tiga belas) tahun diakui telah banyak membawa hal positif bagi perlindungan konstitusional warga negara dan pembangunam sistem hukum maupun demokrasi di Indonesia. Namun demikian, meskipun telah banyak membawa pengaruh positif tetap dibutuhkan upaya menyempurnakan pengaturan terkait MK seperti hukum acaranya maupun ketentuan lain seperti rekruitmen dan masa jabatan hakim MK. Beberapa hal tersebut adalah kesimpulan dari pelaksanaan seminar nasional dengan topik “Refleksi Pelaksanaan Hukum Acara MK Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya” yang diselenggarakan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Jember. Seminar Nasional ini sekaligus merupakan acara pembuka dari rangkaian kegiatan Pekan Konstitusi yang diselenggarakan Puskapsi FH Unej dari tanggal 20 s.d 22 Mei 2016. Selain Seminar nasional dalam Pekan Konstitusi terdapat kegiatan lainnya seperti lokakarya nasional, kuliah umum Ketua MK dan Program Kebudayaan. Dalam seminar nasional yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2016 di Hotel Panorama Jember tersebut bertindak sebagai Keynote Speaker (pembicara kunci) adalah Ketua MK Prof.Dr. Arief Hidayat dengan narasumber 3 (tiga) orang yaitu Prof.Dr. Widodo Ekatjahjana (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM), Prof. Dr. Ni’matul Huda (FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), dan Dr. Janedri M Gaffar (Staf Ahli Sekretariat Jenderal MK). Hadir dalam acara seminar ini adalah Rektor Universitas Jember M.Hasan P.hd, Penjabat Dekan FH Universitas Jember Dr. Nurul Gufron, Direktur Puskapsi Dr. Bayu Dwi Anggono dan 100 (seratus) peserta dari berbagai perguruan tinggi di pulau Jawa, Bali dan NTB. Dalam pidato kuncinya, Ketua MK menyampaikan hukum acara sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara di MK. Untuk itu penyempurnaan hukum acara MK baik dari segi wadah hukum maupun substansinya diperlukan mengingat dapat semakin memberikan kepastian, melancarkan dan menguatkan pelaksanaan wewenang MK.


Category: kemahasiswaan