Dalam rangka menjalankan fungsi representasi sebagai wakil daerah dan dalam rangka menyinkronkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember sabtu tanggal 28 November 2015 bertempat di Hotel Panorama Jember menyelenggarakan seminar dengan topik “Mekanisme Perwakilan Daerah Dalam Mengawal Produk Hukum Daerah dan Aspirasi Masyarakat Daerah”. Dalam seminar yang pelaksanaannya diawali dengan sambutan dari Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Dr. Nurul Gufron, SH, MH dan dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPD Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta meliputi Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, advokat, notaris dan mahasiswa. Bertindak sebagai narasumber adalah Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana (Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan pidato kunci (Keynote Speech), Dr. Kurniasih (Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri), Budi Sulaksana, SH, M.Si (Kepala Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur), Aan Eko Widiarto, SH, M.Hum (Tenaga Ahli DPD RI), dan Dr. Bayu Dwi Anggono (Direktur Puskapsi FH Universitas Jember).

Seminar ini menghasilkan beberapa pandangan diantaranya adalah: pertama, saat ini masih banyak ditemukan Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah karena tidak sesuai dengan Pancasila, kekhasan NKRI yang majemuk, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, DPD dalam rangka menjalankan wewenang pengawasan atas pelaksanaan UU sebagaimana diatur oleh Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 maka memiliki wewenang untuk terlibat memberikan pertimbangan program pembentukan peraturan daerah maupun melaksanakan pengawasan atas peraturan daerah yang telah diundangkan untuk disampaikan dalam Paripurna DPD. (Lanjut)(Lanjutan): Ketiga, untuk itu perubahan UU MD3 dan peraturan tata tertib DPD diupayakan mengakomodir prosedur pelaksanaan wewenang DPD terkait program pembentukan peraturan daerah tersebut


Category: kemahasiswaan