bapenasUntuk menambah sempurnanya manajamen pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan perubahan dengan menambahkan satu ketentuan mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan oleh pembentuknya salah satunya adalah pemerintah (executive review). Usulan perubahan UU 12 Tahun 2011 merupakan salah satu rekomendasi dari kegiatan Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember pada Selasa 27 Oktober 2015 di Gedung Dekanat FH Unej.

Dalam acara yang dibuka oleh Dr. Nurul Gufron selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini hadir 30 peserta dengan latar belakang dosen FH Unej maupun perwakilan bagian hukum dari beberapa pemerintah daerah seperti Banyuwangi, Jember, Bondowoso danĀ  Lumajang. Dalam FGD yang dibagi menjadi 2 (dua) sesi ini bertindak sebagai narasumber adalah Emmy Suparmiatun, SH, MPM (Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Bayu Dwi Anggono (Direktur Puskapsi), Gautama Budi Arundhati, SH, LLM (Peneliti Puskapsi), Reghi Perdana, SH, LLM (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas), dan Totok Sudaryanto, SH, MS (Ketua Bagian HTN FH Unej).

Dalam paparannya Dr. Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa sudah menjadi kecenderungan di Dunia Internasional pembentuk peraturan perundang-undangan mengadopsi konsep executive review untuk melengkapi praktek judicial review yang memiliki ciri pasif yaitu mengandalkan pada pengajuan permohonan oleh pemohon. Di beberapa negara menurut Dr. Bayu konsep executive review ini diterjemahkan dalam berbagai pola, ada yang berbentuk automatic review yaitu tiap jangka waktu tertentu peraturan perundang-undangan harus dilakukan evaluasi ada pula yang diterjemahkan dengan sunset clause: yaitu dalam jangka waktu tertentu peraturan perundang-undangan dinyatakan otomatis tidak berlaku. Sementara itu Emmy Suparmiatun menegaskan komitmen lembaganya untuk menggunakan executive review sebagai metode untuk melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang dikeluarlan oleh lembaganya. Diharapkan pula konsep executive review yang digagas lembaga nya dapat juga diikuti oleh lembaga lainnya.


Category: kemahasiswaan