05 Jun 2020

Konferensi Nasional | Menggagas Kembali Unifikasi Hukum Perdata

Upaya mewujudkan keinginan untuk membentuk Hukum Acara Perdata Nasional sudah sejak lama dilakukan, namun pembentukannya secara parsial atau tidak menyeluruh dan tersebar di berbagai peraturan dimulai sejak sebelumnya kemerdekaan sampai sekarang ini antara lain :Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR); Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG); Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen (RV); Buku IV Burgerlijk Wetboek (BW) tentang Pembuktian dan Daluwarsa; Reglement op het houden der Registers van den Burgerlijke stand voor Europeanen; Reglement Burgerlijke Stand Christen Indonesisch; Reglement op het houden der Register van den Burgerlijke stand voor de Chineezen; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang Undang Nomor 3 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang No. 48 Tahun 2009.

 

 

Selain itu aturan hukum acara perdata juga tersebar pada undang undang yang mengatur tentang Dokumen Perusahaan, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Hubungan Industrial tenaga kerja, Undang-Undang ITE, aturan tentang mekanisme class action seperti diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, Peraturan peraturan teknis seperti Mediasi dan class action diatur dalam Peraturan Mahakamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan banyak undang undang sektoral lainnyayang mengatur aspek hukum acara tetapi berinduk pada Undang undang yang bersifat Materiil.

 

 

Aturan mengenai hukum formil yang bersifat unifikasi mutlak diperlukan dalam kerangka mengantisipasi kebutuhan transaksi bisnis yang semakin kompleks juga mengantisipasi perkembangan perekonomian sebagai domain hubungan privat keperdataan semakin berkembang pesat, sementara aturan aturan formil masih tercecer dan tersebar di berbagai produk peraturan perundang undangan. Uraian di atas membuktikan bahwa Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata sangat urgent diundangkan untuk mencegah timbulnya ketidakpastian hukum dalam beracara di bidang Perdata.

Untuk menyikapi hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Jember menyelenggarakan konferensi Nasional dengan tema “Kritisi Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata Demi Tercapainya Unifikasi Acara Perdata” pada tanggal 10-12 Agustus 2018. Registrasi dan informasi melalui kontak person: 1. Yussy A Mannas: 0818 4800 84; 2. M Ali Firmansyah: 0813 33627 1369; dan 3. M Hamidi Masykur: 0812 5256 8899.

Semoga sukses dan bermanfaat !

FH Unej | Konferensi Nasional Hukum Perdata Agustus 2018