05 Jun 2020

FH UNEJ | Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Jaminan

 

Perkembangan hukum jaminan di indonesia mengalami perluasan terhadap objek pembebanan dan pengikatan hak jaminan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdiri dari Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman yang tergolong sebagai benda bergerak dalam perspektif hukum jaminan. HKI yang berwujud nyata (material) dan bersifat benda (tangible) dapat diikat dengan jaminan Gadai dan/atau Fidusia. Sedangkan HKI yang berwujud tak nyata (immaterial) dan bersifat tak benda (ingtangible) hanya dapat diikat dengan jaminan Fidusia.

Pada perspektif hukum jaminan, sifat dan bentuk Hak Cipta adalah berwujud tak nyata (immaterial) dan tak benda (ingtangible) sehingga terhadap Hak Cipta tersebutdapat dilakukan pembebanan jaminan yaitu jaminanfidusia. Dalam Pasal 16 Ayat 3 dan 4 UU No.28 / 2014 dinyatakan Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obyek Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang dimaksud adalah UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan hukum jaminan yang berlaku dalam ruang lingkup kredit perbankan.

Berdasarkan aturan tersebut maka obyek Hak Cipta saat ini sudah dapat dijadikan jaminan utang via skema Fidusia. Pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UU No.42/1999 adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu Ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.Dengan demikian, seseorang dengan hak cipta yaitu pengarang itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai Pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu Ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Disamping fungsi Hak Cipta dapat dijadikan pembebanan jaminan fidusia dapat dimanfaatkan dan dibebankan sebagai jaminan Gadai namun secara yuridis belum diatur.

Keterkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi Hak Cipta sebagai jaminan fidusia adalah Nilai ekonomi dari suatu Hak Cipta dan Kepemilikan suatu Hak Cipta (terkait dengan Indonesia menganut prinsip deklaratif bukan prinsip konstitutif) namun di dalam praktik menjadi hambatan dikarenakan terjadi kekosongan hukum terhadap syarat menilai atau menaksir nilai ekonomis dari sebuah Hak Cipta dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hal tersebut mengingat goal utama dalam tujuan hukum adalah kepastian, keadilan, ketertiban dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman khusus terhadap pembebanan dan pengikatan Hak Cipta sebagai obyek jaminan dalam perspektif hukum jaminan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Jember mengadakan seminar nasional dengan tema Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Jaminan yang  akan diadakan pada tanggal 31 Juli 2018.  Kegiatan tersebut diadakan di gedung GSG Fakultas Hukum Universitas Jember pada pukul 08:00-16:00 WIB. Nara hubung untuk registrasi acara tersebut adalah: 1. Bpk Dairani: 082 330 439 826; Ibu Emi Zulaika: 081 235 212 354.

Brosur | Seminar Nasional Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Jaminan | Fakultas Hukum Universitas Jember