Penahanan Dalam Perspektif Konstitusi UUD 1945

 

Konstitusi dan HAM

Cita-cita luhur pendiri Bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan bangsa tersebut ada dua hal yang sangat bersinggungan dengan hukum dari pilar-pilar pokok berdirinya bangsa dan Negara Republik Indonesia, yakni perlindungan bagi segenap bangsa dan keadilan sosial (social justice) – yang karenanya Indonesia mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum.

Pilihan Indonesia menjadi bagian dari Negara hukum(konstitusi) adalah dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan kesepakatan dasar tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, hak-hak warga negara yang harus dilindungi.Konstitutionalisme, adalah sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dalam pengertian yang jauh lebih luas jangkauannya, menurut Soetandyo, ide konstitusi disebutnya sebagai konstitutionalisme, dan digambarkan bahwa paradigma hukum perundang-undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan (dan mana pula yang apabila tidak demikian harus dibilang sebagai kesewenang-wenangan) inilah yang di dalam konsep moral dan metayuridisnya disebut “konstitutionalisme”.

Prinsip dasar dari negara hukum adalah adanya pemberian jaminan  perlindungan,  dan penghoratan terhadap HAM. HAM secara jelas diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasca Amandemen. Dalam UUD 1945 yang diamandemen, HAM secara khusus diatur dalam Bab XA, mulai pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Dalam penegakan hukumPrinsip ini dalam konstitusi kita tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945,  bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Manifestasi  dari negara memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah dengan membangun sebuah sistem penegakan hukum. Sistem penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang selaras dengan kaidah, dalam hal ini kaidah hukum/peraturan perundang-undangan, yang berlaku dalam masyarakat.

Secara makro penegakan hukum adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan sosial.Sedangkan dalam pengertian mikro, yang sering kita asumsikan sebagai penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan (khususnya pidana) yang bersifat preventif, represif dan edukatif.Penegakan hukum dimulai dari proses menentukan tujuan, menyusun peraturan dan melaksanakannya merupakan proses dari kebijakan hukum. Kebijakan hukum secara umum dapat dimaknai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunanperaturanperundang-undangan danmengalokasikanhukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).[1]

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat ditarik benang merah bahwa:

  1. Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, setidaknya perlindungan tersebut dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar;
  2. Pilihan bangsa Indonesia sebagai Negara hukum adalah untuk melindungi warga Negara dalam penyelenggaran Negara oleh pemerintah agar tidak terjadi kesewenangan dan penyelahgunaan wewenang atas nama Negara;
  3. Penegakan hukum adalah upaya menegakkan dan melindungi hak-hak dasar warga Negara, jangan sampai proses menegakkan dan melindungi hak dasar warga tersebut melanggar hak-hak warga Negara yang lain, karena itu kita menegaskan prinsip penegakan hukum dilaksanakan secara due proses of law (penegakan hukum berdasarkan hukum);

 

Permasalahan

Dalam kesempatan ini, opini kami buat untuk memberikan sumbangsih pemikiran mengenai, Bagaimana sesungguhnya Penahanan seharusnya dilakukan dalam Negara hukum yang melindungi HAM berdasarkan UUD 1945.Opini ini kami susun atas permintaan pemohon Uji Materiil mengani Penahanan dalam pemeriksaan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

 

Apa itu penahanan ?

Memulai pembahasan ini, kami uraikan dari apa definisi dan pelaksanaan penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP).

Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Selain itu, penahanan juga bisa dilakukan oleh penuntut hukum atau hakim sesuai tahapan proses peradilan pidana (Pasal 20 KUHAP).

Pelaksanaan Penahanan ada tiga jenis, yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Sehingga secara mudah dapat disimpulkan sesungguhnya Penahanan merupakan pembatasan kebebasan terhadap warga Negara yang diduga melakukan tindak pidana, seorang warga Negara yang belum ditentukan kebersalahan atas dugaan perbuatan yang sedang diperiksa.Pelanggaran atas hak warga untuk bebas beraktivitas dan bergerak. Penahanan adalah pelanggaran atas HAM nya warga Negara untuk proses hukum.

Masa jangaka waktu penahanan, KUHAP membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari.Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari.Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari.Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim mahkamah agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari (Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28).

Tujuan penahanan dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 20 KUHAP, yakni:

  1. Untuk kepentingan penyidikan,
  2. Untuk kepentingan penuntutan,
  3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan;

 

Fungsi dilakukannya penahanan dapat kita ketahui secara implisit dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi, fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

 Penahanan adalah Pembatasan Kebebasan/Pelanggaran HAM

Penahanan merupakan penempatan dan pembatasan pada batas tempat tertentu, sehingga membatasi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya:

  1. Bekerja;
  2. Berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain;
  3. Memenuhi kebutuhan biologis;
  4. Stigma social sebagai orang bersalah;
  5. Kehilangan hak tertentu (mundur/berhenti dari jabatan tertentu/ tidak dapat mengajukan untuk jabatan tertentu)

 

Sehingga secara realita penahanan yang membatasi tersangka pada tempat tertentu, merupakan pembatasan/pelanggaran atas HAM nya warga Negara.Prinsip fundamental dalam upaya untuk memenuhi, menjamin dan melaksanakan hak asasi manusia baik dibidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya adalah prinsip proporsionalitas.Prinsip proporsionalitas, dan nessesity yang mempunyai tiga unsur penting:

  1. Sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap manusia secara adil tanpa diskriminasi.
  2. Jika ada pembatasan terhadap hak asasi manusia, harus sesuai dengan prinsip umum pembatasan hak asasi manusia, yakni untuk melindungi kepentingan, keamanan dan ketertiban umum serta melindungi hak fundamental orang lain.
  3. Pembatasan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan merupakan instrumen terakhir yang harus dipilih semata-mata melihat kepentingan umum yang mendesak.

 

Mekanisme Penahanan dan kewenangannya

Mekanisme dan kewenangan penahanan selama ini dipertautkan kepada dalam fase pemeriksaan apa penahan dilakukan, maka penahan dilakukan oleh penegak hukumyang bertanggugjawab pada fase tersebut, sebagaimana dalam Pasal 20 KUHAP, yakni:

  1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
  2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
  3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Sehingga penahan dilakukan secara langsungoleh penegak hukum yang memeriksanya.

 

Status dan konsekwensi Penahanan

Tanggung jawab yuridis penahanan untuk setiap tahapan pemeriksaan adalah pada Penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan.Dalam Hal penyidikan yang bertanggungjawab penyidik, dalam hal penuntutan yang bertanggungjawab JPU.Dalam hal pemeriksaan sidang acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.

Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Konsekuensi masa penangkapan dan atau penahanan terhadap masa pidana adalah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan (Pasal 22). Berdasarkan pasal 238 KUHAP Ayat (2) dalam penjelasanya dinyatakan Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu.

Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluar¬kan dari tahanan demi hukum.Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.

Hal ini artinya masa penahanan diperhitungkan sebagai masa menjalani pemidanaan.padahal semestinya jika konsisten bahwa penahan merupakan mekanisme hukum yang memiliki ratio legis tersendiri yaitu dalam rangka tujuan untuk menjamin agar tersangka tidak melarikan diri, mengulang perbuatan pidana atau akan menghilangkan alat bukti, dengan demikian penahan memiliki rasionalitas tersendiri yang tidak bisa ditautkan dengan masa pemidanaan.

Sebaliknya jika masa penahanan diperhitungkan sebagai masa pemidanaan akan menimbulkan kekacauan kewenangan penentuan masa pemidanaan yang merupakan wewenang hakim, terkurangi wewenang ini karena harus mengakomodir masa penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik dan JPU. Bahkan terkesan Penyidik dan JPU telah me-vaitkomply (menjebak) hakim baik untuk menentukan kebersalahannya dan menentukan masa pemidanaan yang merupakan wewenang hakim namun secara struktural dikurangi oleh wewenang penahanan penyidik dan JPU.

Sehingga adalah seharusnya bahwa penahanan yang secara hukum mengurangi masa pemidanaan dilakukan atas seijin hakim (ketua pengadilan).

 

Penyitaan untuk mengamankan Barang seijin Ketua Pengadilan.

Membandingkan dengan proses penyitaan yang tujuannya juga untuk menjaga agar barang tidak diganggu selama proses pemeriksaan hampir setujuan dengan penahanan. Perbedaanya penyitaan atas barang dan penahanan atas orang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Sehingga secara jelas Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Mencermati tatacara pelaksanaan penyitaan yang merupakan pengamanan atas barang dilakukan dengan cara yang sangat etis dan menghormati HAM yaitu dengan ijij ketua pengadilan. Namun penahanan yang merupakan pembatasan /pelanggaran HAM warga dilakukan secara langsung oleh Penyidik dan JPU tanpa memerlukan ijin Ketua PN.

Dengan itu dapat ditarik benang merah bahwa penyitaan adalah sebanding tujuannya dengan penahanan, namun mekanisme penyitaan jika dibandingkan dengan penahanan dalam hal ini menunjukkan perlakuan hukum yang tidak selayaknya dan tidak adil yang bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD NKRI 1945.

 

Realita Dampak Sosial Penahanan

Penahanan adalah suatu fase dalam pemeriksaan perkara pidana yang sangat ditakuti dan karenanya tersangka akan melakukan apapun untuk dapat terhindar dari penahanan ini, akibat hal ini penahanan kemudian menimbulkan dampak ikutan yang lebih krusial. Keresahan masyarakat tersebut dapat diterima sebagai keresahan hukum karena menunjukkan antara norma dan implementasi penahanan meninggulkan masalah, yaitu:

  1. Terdapat syarat obyektif dan syarat subyektif yang mengakibatkan ketidak pastian hukum, syarat subyektif itu terdiri dari penilaian apakah tersangka memiliki keadaan yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penilaian ini tidak ada indicator mengapa tersangka dikhawatiri akan melarikan diri, dalam banyak kasus barang bukti sudah disita semua dan juga tindak pidananya bukan tindak pidana yang memungkinkan diulangi namun tetap tersangka ditahan;
  2. Masa penahanan dan perpanjangan masa penahanan semestinya untuk kepentingan pemeriksaan, namun masih banyak kasus pemeriksaan sudah selesai atau bahkan pada masa perpanjangan penahanan ditambah namun dalam masa penahanan dan perpanjangannya tersangka tidak juga dilakukan pemeriksaan apapun;
  3. Dalam beberapa kasus tertentu bahkan penahanan dijadikan standart yang baku (wajib) ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, penahan yang semestinya berdasar kebutuhan pemeriksaan namun terhadap tersangka yang sudah diperiksa pun (tidak memiliki alasan untuk ditahan) tetap dilakukan penahanan. Hal ini bertentangan dengan prinsip nesesity (hanya karena kebutuhan).
  4. Penahanan menimbulkan stigma bagi tersangka sebagai pihak yang bersalah dihadapan masyarakat dan bagi hakim pun seakan terbebani untuk kemudian memutus salah tersangka karena tersangka sudah ditahan.
  5. Penahanan dengan segala ketidak jelasan dan ketidak pastian merupakan sisi gelap system peradilan pidana, untuk tidak ditahan atau dibantarkan cenderung menimbukan korupsi dalam penegakan hukum.

 

Penahanan dibeberapa negara

Penahanan di Perancis dilakukan oleh hakim khusus untuk melakukan penahanan yang disebut juge des liberte at de la detention (hakim pembebasan dan penahanan).Sehingga penentuan tersangka ditahan atau tidak adalah juge des liberte at de la detention.

Di Amerika, menurut Prof. Dr. iur. Stephen C. Thaman mengingatkan dan kritikan atas Rancangan KUHAP, agar hal tersebut disesuaikan dengan ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga toleransinya hanya sampai dua kali dua puluh empat jam penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Selebihnya ditambahkan pada hakim komisaris, sehingga penahanan oleh Hakim Komisaris yang kemudian dapat diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri.Hakim Pengadilan Negeri dapat memperpanjang menjadi 3 kali 30 hari. Jaksa tidak melakukan penahanan, akan tetapi dia memegang formulir penahanan, baik yang dilakukan oleh hakim komisaris maupun oleh hakim Pengadilan Negeri, karena pada prinsipnya menurut ICCPR, hakimlah yang berwenang melakukan penahanan. Akan tetapi bagaimana pun juga penuntut umumlah yang mengajukan permohonan kepada hakim.

Akan tetapi sejak diratifikasikannya International Covenant on Civil and Political Rights yang menunjukkan pada Pasal 9 bahwa jika penyidik melakukan penangkapan, maka promptly harus membawa tersangka (secara fisik) ke hakim yang akan melakukan penahanan. bahwapromply itu artinya maksimum dua kali dua puluh empat jam atau a couple of days, kecuali untuk terorisme. Prof. D. Schaffmeister dan N. Keijzer Penahanan dilakukan dengan membawa secara fisik oleh polisi ke kantor kejaksaan.

Lama masa penahanan di Perancis penahanan oleh penyidik hanya berlangsung satu kali dua puluh empat jam yang diperpanjang oleh jaksa satu kali dua puluh empat jam.

Selanjutnya penahanan oleh hakim khusus yang disebut juge des liberte et de la detention (hakim pembebasan dan penahanan). Jika diperhatikan kata liberte (pembebasan) disebut lebih dulu dari detention (penahanan), yang artinya penahanan itu ultimum remedium (obat terakhir).Hakim pembebasan dan penahanan ini dapat mengeluarkan perpanjangan penahanan sampai 400 hari.Tersangka dibawa secara fisik oleh polisi disertai penuntut umum yang memohon perpanjangan penahanan.Penasihat hukum boleh hadir pula dan memohon jangan dilakukan penahanan dengan alasan tertentu.Saat itu juga hakim itu menentukan tersangka ditahan ataukah tidak yang hampir tidak ada permohonan penahanan yang ditolak.

 

Kesimpulan

  1. Penahan adalah pelanggaran HAM, yang seharusnya dilakukanhanya atas perintah, persetujuan atau ijin dari Hakim, dengan ditunjukkan tersangka secara fisik kehadapan Hakim.
  2. Penahanan hanya untuk tujuan tertentudengan syarat yang jelas dan terukur;
    1. Perlindungan bagi Mayarakat, korban dan diri tersangka;
    2. Perlindungan atas proses penegakan hukum; (melarikan diri, menghilangkan alat bukti)
  3. Penangguhan penahanan dimudahkan dg dasar tidak lagi dipenuhi prasyarat penahanan atau telah terpenuhinya tujuan penahanan. Demikian halnya dengan perpanjangan penahanan harus dipastikan diperketat dengan memastikan bahwa proses pemeriksaan sebelumnya memang tidak cukup waktu, tidak boleh diperpanjang penahanan jika tidak tampak kinerja pemeriksaan sebelumnya;
  4. Penahanan adalah ultimum remedium, tidak boleh ada hukum acara yang memastikan harus ditahan dalam status tersangka pada kasus tertentu,Kewenangan penahanan hanya kepentingan pemeriksaan bukan karena status / jenis tindak pidananya;
  5. Masa penahan yang dikurangkan terhadap masa pemidanaan dengan demikian kewenangan Hakim telah direduksi oleh wewenang Penyidik dan Penuntut umum, oleh karena itu penahanan oleh penyidik dan penuntut umum harus dilakukan seijin Hakim.
  6. keadilan itu adalah perlakuan yang sama kepada subyek dan atas perbuatan yang sama, penahanan adalah setujuan dengan penyitaan, sementara mekanisme penahanan yang merupakan pembatasan atas orang dilakukan secara langsung, sementara penyitaan yang hanya membatasi barang dilakukan seijin ketua PN.

Olehkarenanya Penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum harus dinyatakan melanggar mekansime pembatasan HAM dan karenanya bertentangan dengan prinpsi-prinsip penegakan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 28C, pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Atau Penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum konstitusional sepanjang dilakukan dengan seijin Ketua Pengadilan negeri setempat.

Jakarta, 5 Maret 2019

Oleh: Dr. Nurul Ghufron, SH, MH.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

 

[1] NeilC. Chamelin, et.al., Introduction to Criminal Justice, Prentice-Hall, New Jersey, 1975,hlm. 26).