Hukum Islam Sudah Berlaku di Indonesia

 

Sekitar seribu orang memenuhi aula putra Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iah Sukorejo, Situbondo. Mereka mengikuti acara bedah buku “Fikih Tatanegara” yang ditulis oleh KH Afifuddin, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iah. DR Nurul Ghufron, SH.MH  diundang sebagai pembanding dalam acara bedah buku tersebut.

“Proses masuknya Islam ke Indonesia berbeda dengan masuknya Islam ke daerah lain”, kata Kyai Afifuddin, “Islam masuk ke Indonesia tanpa ada setetes darah pun yang mengalir. Hal ini karena kebijaksanaan strategi dakwah pedagang (yang menyebarkan Islam), termasuk walisongo, juga karena kedewasaan bangsa Nusantara.

Membahas soal fikih tatanegara beliau menyebutkan bahwa hukum Islam ibarat mata uang yang memiliki dua sisi, yaitu sisi yang idealis, dan sisi yang realistis.

Keidealisan Hukum Islam terletak pada ibadah mahdoh yang tidak boleh diubah dan diganti. Sedangkan kerealistisan hukum Islam terletak pada muamalah yang boleh berubah-ubah dan berganti. Hal ini karena kedua amalan tersebut memiliki kaidah ushul fiqh yang berbeda. Kaidah ibadah adalah jangan melakukan suatu perbuatan sampai ada dalil yang memerintahkan. Sedangkan dalam hal muamalah berlaku kaidah lakukan apapun kecuali ada dalil yang melarangnya.

Berkaitan dengan penerapan hukum Islam di sebuah negara beliau menyebutkan bahwa Alquran dan hadis selalu berdialektika dengan realitas yang ada. Mencontoh dari perjalanan hidup Imam Syafi’i yang menghasilkan dua ijtihad madzhab yang berbeda ketika beliau di Irak dan di Mesir. Hal ini terjadi karena antara Irak dan Mesir memiliki lingkungan, historis, masyarakat, dan kultur yang berbeda. Beliau menginginkan sebuah hukum yang realistis dengan jaman dan tempat, serta bermanfaat bagi masyarakat.

DR Nurul Ghufron dalam pidatonya menyebutkan, sebenarnya negara ini sudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam. Misalnya saja dengan adanya mekanisme check and balance rakyat bisa mengawasi kerja aparatur Negara. Bahkan antarlembaga negara pun saling mengawasi. Negara juga menempatkan warga negaranya di posisi yang setara. Selain itu, mekanisme pembentukan undang-undang pun dilakukan dengan bermusyawarah. Misalnya saja dalam hal pemberantasan minuman keras, DPR merumuskannya dengan mengambil materi substansi dari Alqur’an dan hadis, melalui mekanisme musyawarah.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu menilai buku KH Afifuddin itu hadir di waktu yang tepat. Yaitu saat orang-orang sekuler meminta serta memaksa agama (Islam) dikeluarkan dari ketatanegaraan. Di sisi lain sebagian kalangan Islam yang meminta Islam dijadikan format dari seluruh ketatanegaraan.

Lebih lanjut ia menyarankan agar ke depannya buku yang dihasilkan dari kumpulan makalah KH Afifuddin itu  bisa dirumuskan menjadi sebuah buku khusus yang terstruktur. Yaitu membahas secara khusus tentang ketatanegaraan dalam perspektif Islam juga pada bidang spesifik ketatanegaraan yang semakin kompleks dan detil.

Sekitar seribu peserta yang terdiri dari mahasiswa-santri sangat antusias mengikuti. beragam pertanyaan muncul untuk memecah kebuntuan pemahaman tentang tatanegara, hukum negara, dan hukum agama serta sinkronisasi ketiganya dalam teori dan praktiknya.

Oleh: Amir El Huda