Puskapsi Gelar Seminar Nasional untuk Menegakkan Daulat Rakyat

semnas_2Salah satu syarat pokok negara demokrasi adalah adanya sistem Pemilu (termasuk Pemilihan Kepala Daerah) yang jujur dan adil (free and fair elections). Permasalahan Pilkada yang paling sering muncul adalah kecurangan hasil suara yang disebabkan dari para kandidat yang curang. Hal itu juga didukung oleh oknum penyelenggara pemilu yang bekerjasama untuk berbuat curang dengan kandidat tertentu. Untuk mengatasi persoalan kecurangan tersebut, maka lembaga peradilan menjadi satu-satunya institusi yang dipercaya mampu menyelesaikan persengketaan yang timbul atas hasil Pilkada.

Untuk mencarikan solusi atas kepastian penyelesaian sengketa hasil Pilkada terutama mengenai lembaga manakah yang paling kompeten untuk mengadilinya, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Hans Seidel Foundation (HSF) pada hari Sabtu, tanggal 25 April menggelar seminar nasional dengan topik Format Ideal Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Dalam Rangka Menegakkan Daulat Rakyat. Bertindak sebagai pembicara kunci dalam seminar ini adalah Prof. Dr. Arief Hidayat, SH (Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Dr. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM), sedangkan para narasumber adalah Dr. Supandi ( Hakim Agung MA), Arif Wibowo (Anggota Komisi II DPR), Ida Budiati (Komisioner KPU), Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember).

Menurut Direktur Puskapsi Dr. Bayu Dwi Anggono, SH, MH penyelenggaraan seminar nasional ini dilatarbelakangi adanya fakta bahwa pilihan pembentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk badan peradilan khusus untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada tidak serta merta memberikan kepastian hukum, mengingat masih banyak pihak berpendapat Pilkada meskipun sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan rezim Pemerintahan Daerah, namun pelaksanaannya mengikuti Pasal 22E UUD 1945 yang merupakan rezim Pemilu sehingga penyelesaian perselisihan hasilnya merupakan wewenang MK secara permanen sesuai wewenang yang dimiliki dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dalam seminar yang dibuka oleh Drs. Ahmad Basarah MH selaku Ketua Badan Sosialisasi MPR ini mengemuka pendapat dari para pembicara dan peserta yang menyatakan Pilkada pelaksanaannya mengikuti rezim pemilu mengingat: Pertama, Pilkada pelaksanaannya dilakukan secara langsung sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; Kedua, Asas-asas yang menjiwai pelaksanaan Pilkada adalah asas pemilu, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; dan Ketiga, Penyelenggara Pilkada adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Pendapat yang mengemukakan pentingnya perselisihan hasil pilkada diserahkan sepenuhnya ke MK adalah mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga konflik antar pasangan calon dalam Pilkada tidak berlarut-larut dan tentunya akan lebih menjamin situasi politik dan keamanan di daerah yang kondusif. Berikutnya, para hakim MK sesuai Pasal 24C ayat (5) memenuhi kualifikasi sebagai negarawan yang tentunya independensi dan integritasnya telah teruji dalam mengadili perkara hukum yang berdimensi politik seperti Pilkada, akan sangat rawan jika untuk menyelesaikan perselisihan Pilkada yang nuansa politiknya sangat kuat diserahkan hakim ad hoc pada badan peradilan khusus yang belum teruji integritas dan independensinya.

Namun demikian, dalam seminar ini juga berkembang wacana untuk segera merealisasikan badan peradilan khusus mengingat penyelesaian perselisihan hasil Pilkada melalui badan peradilan khusus dipilih mengingat MK melalui putusan No. 97/PUU-XI/2013 menganulir Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang artinya MK tidak lagi berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada, dan ketidaksiapan MA untuk melaksanakan UU No. 1 Tahun 2015 yang menyebutkan Pengadilan Tinggi yang ditunjuk MA berwenang memutuskan perkara perselisihan hasil Pilkada. Kesimpulan dari seminar ini adalah apapun nanti kesepakatan yang diambil mengenai lembaga yang diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang paling penting adalah mengubah semangat peserta Pilkada untuk memiliki mental siap kalah dan siap menang oleh karena pada hakekatnya sebaiknya apapun lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada tidak akan membawa arti apa-apa jika semangat menang dengan menghalalkan segala cara masih menjadi perilaku para kandidat.

Top