Expert Meeting Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan Hasil Pilkada

expert_2Seakan tidak kehabisan energi, setelah menggelar seminar nasional siang-sampai sore hari, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember bekerja sama dengan Hans Seidel Foundation (HSF) menyelenggarakan kegiatan expert meeting dengan topik Mahkamah Konstitusi Dan Perselisihan Hasil Pilkada pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 25-26 April 2015 bertempat di Hotel Panorama Jember. Bertindak sebagai pemberi pengantar diskusi dalam kegiatan ini adalah Dr. I Dewa Gede Palguna (Hakim Konstitusi), Abidin Fikri, SH,MH (Anggota MPR), dan Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana (Ketua Asosiasi Pengajar HukumAcara MK/APHAMK).

            Menurut Direktur Puskapsi Dr. Bayu Dwi Anggono, SH, MH penyelenggaraan expert meeting ini adalah dalam rangka lebih memperdalam hasil pembahasan dalam seminar yang digelar sebelumnya yaitu seminar dengan topik Format Ideal Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Dalam Rangka Menegakkan Daulat Rakyat. Para peserta expert meeting ini menurut   Dr. Bayu berasal dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Indonesia diantaranya dari adalah Universitas Diponegoro, Universitas Andalas Padang, Universitas Udayana, Universitas Tarumanegara Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Brawijaya, dan Universitas Trunojoyo Madura.

            Hakim konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna dalam arahannya menyampaikan ketika pembentuk UU pada kenyataannya memberikan kembali kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada melalui Pasal 157 UU Nomor 8/2015 kepada MK, maka secara normatif MK tidak dapat menolak kewenangan yang diberikan oleh pembentuk UU, sekalipun kewenangan itu sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Tidak ada instrumen konstitusional bagi MK untuk menolak atau tidak bersedia melaksanakan kewenangan itu. Kalaupun dapat, penolakan itu kemungkinan besar menimbulkan kekosongan hukum lembaga yang menanganai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Dalam kegiatan ini para peserta menyampaikan berbagai gagasannya, diantaranya adalah praktek selama ini menunjukkan semua pihak yang berperkara sengketa hasil Pilkada di MK bisa menerima putusan MK terkait perselisihan karena menganggap MK profesional dan akuntabel dalam menangani perkara tersebut, meskipun harus diakui sempat ada riuh-riuh kecil pasca tertangkapnya Ketua MK (Akil Mochtar) dalam kasus penyuapan perkara Pilkada. Mengingat hal tersebut maka para pembentuk UU (DPR bersama Presiden) dan MK perlu membuka mata terhadap beberapa fakta hukum dan fakta empiris tersebut untuk kemudian menganulir ide pembentukan badan peradilan khusus sebagaimana diperintahkan pembentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengingat dianggap tidak sesuai dengan maksud UUD 1945 dan berpotensi menambah pengeluaran anggaran negara. Pembentuk UU perlu merevisi UU Pemda, UU kekuasaan kehakiman dan UU Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kembali wewenang MK dalam memutus perselisihan hasil Pilkada.

Untuk itu diperlukan pendalaman lagi dalam rangka melakukan pembahasan revisi UU MK dan mengharmoniskan dengan UU Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terkait penegasan wewenang MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Pendalaman ini dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan akademik lanjutan dengan mengundang pengurus pusat kajian konstitusi di berbagai perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait seperti Komisi II DPR, Komisi III DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan KPU.

Top